Sentil Soal Etika dan Loyalitas Pegawai, Sri Juniarsih: Persetujuan Semua Ada di Saya
TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyentil soal etika dan loyalitas pegawai di lingkungan Pemkab Berau.
Orang nomor wahid di Bumi Batiwakkal ini memberikan peringatan keras kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru dilantik, agar tunduk patuh terhadap arahan pimpinan, mulai dari kepala dinas, sekretaris daerah, hingga bupati.
Ia tak ingin, kejadian protes soal tambahan penghasilan pegawai (TPP) menjadi polemik di dalam internal pemerintahan.
Dikarenakan provokasi salah satu PPPK yang dilantik tahun lalu, berujung pada protes berlebihan yang membuat dirinya merasa tak dihargai sebagai kepala daerah.
“Hanya karena ulah satu orang, semua protes tidak jelas dan melanggar sopan santun,” tegas Bupati Sri, Senin (21/4/2025) saat sambutan pelantikan dan sumpah janji PPPK tahap I, di kompleks kantor Bupati Berau.
Secara pribadi, dia menegaskan tak ada kepala daerah yang tega tak memberikan hak para pegawainya. Namun, saat ini pemerintah lebih memilih mengambil langkah hati-hati dalam menentukan nilai TPP.
Sebab, ia tak ingin terdapat kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang melanggar aturan yang berujung pada menurunnya integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Karena kami menjalankan instruksi dari provinsi dan pusat, semua harus ikuti aturan main,” ucapnya.
Sejatinya, dia tak ingin terjadi kesenjangan antara PPPK dan PNS di lingkungan Pemkab Berau. Sehingga, kebijakan pemberian tambahan penghasilan tetap diberikan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja para pegawai di semua instansi pemerintahan.
“Kami berikan kebijhakan secara adil, tanpa ada diskriminasi,” tegas dia lagi.
Pada periode kedua kepemimpinannya saat ini, dia meminta kepada seluruh pegawai untuk taat terhadap arahan atasan. Khususnya, dalam hal mencapai visi misi prioritas pemerintah daerah.
“Sekda dan saya sebagai bupati, akan memberikan arahan. Persetujuan semua ada di saya, harap untuk loyal,” pintanya.
Dia menyampaikan itu, bukan sebagai ancaman. Namun, sebagai langkah awal pemerintah untuk memastikan setiap pegawai dapat fokus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Dengan menjunjung tinggi etika dan norma, dalam bersosial di lingkungan pemerintahan. Tindakan yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah daerah.
“Hubungan antar sesama manusia itu yang harus dijaga baik-baik,” kata dia. (*)
