Pemkot Tarakan Kaji Efektivitas WFH
fakta99.com, TARAKAN – Pada prinsipnya pemerintah daerah tentu mengikuti kebijakan pusat. Tetapi kita juga harus melihat kondisi di lapangan, bagaimana dampaknya terhadap pelayanan publik dan efektivitas kerja ASN di daerah, katanya. Koordinasi dengan perangkat daerah akan di lakukan apabila kebijakan tersebut nantinya di terapkan. Hal itu penting, lanjutnya lagi, untuk memastikan sistem kerja tetap berjalan optimal tanpa mengganggu pelayanan publik. “Kalau tidak harus, saya lebih cenderung ‘tidak. Lantaran sekarang, kerja saja kadang masih susah dicari apalagi WFH. Lagi kita juga harus melihat bagaimana dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat”, jelasnya.
Khairul, menilai dalam kondisi normal seperti sekarang masyarakat memiliki kebebasan untuk beraktivitas diluar rumah. Sehingga kebijakan WFH belum tentu otomatis membuat masyarakat mengurangi mobilitas kesehariannya. Diakuinya, kebijakan WFH memang sempat diterapkan secara luas pasca pandemi covid-19 beberapa tahun lalu.
Ketika pembatasan aktivitas masyarakat di berlakukan sangat ketat maka pola kerja dari rumah dinilai cukup efektif menekan mobilitas. Namun, kondisi saat ini berbeda jauh dengan pandemi. “Mengenai instruksi Mendagri nanti akan kami pelajari dulu, kalau memang itu harus ya kita ikuti. Pada prinsipnya kami tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat apabila telah menjadi aturan yang wajib untuk di laksanakan. Tetapi jika kebijakan tersebut hanya sekadar rekomendasi atau imbauan, maka pemerintah daerah perlu pertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan untuk di terapkan, ungkap Khairul pada, Jum’at 3/4.
Walikota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes menyatakan, pemerintah kota Tarakan masih akan mempelajari lebih jauh edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kebijakan WFH tersebut, hal pertama yang perlu di pastikan apakah instruksi tersebut bersifat wajib bagi pemerintah daerah atau imbauan. Sementara itu, instruksi pemerintah pusat mengenai rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) setiap hari jumat mulai mendapat tanggapan dari pemerintah daerah.
