Kaltara Mulai Berlakukan Sistem Mutakhir Data dan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas
fakta99.com, TARAKAN – Komitmen menghadirkan pelayanan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas terus di perkuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Kick Off Pemutakhiran Data dan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas Kaltara.
Kegiatan yang di gelar di Aula Kantor Walikota Tarakan, Kamis 7/5 dibuka oleh Gubernur Kaltara, Dr.H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum yang di wakili, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, S.Sos, M.T.
Dalam sambutannya, Robby menyampaikan bahwa akurasi data menjadi bagian penting dalam merancang kebijakan serta layanan yang tepat sasaran bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, pendataan ini bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi langkah untuk memetakan jenis disabilitas, tingkat hambatan hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Penyandang disabilitas bukan objek pembangunan, tetapi bagian penting yang memiliki hak serta potensi yang sama dalam pembangunan daerah, katanya. Suasana kegiatan juga terasa istimewa dengan kehadiran Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, bersama Counsellor Governance and Human Development, Joana O’Shea melalui program SKALA yang mendukung penguatan layanan dasar inklusif di daerah.
Terkait prosesnya, pendataan dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi SIJOSKU dengan mekanisme pelayanan empat tahapan, mulai dari registrasi, skrining medis dan fungsional, pemutakhiran data kependudukan hingga penerbitan kartu layanan penyandang disabilitas.
Robby menyampaikan bahwa pembekalan yang dilakukan kepada petugas bertujuan meningkatkan kapasitas teknis sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelayanan yang di berikan lebih optimal. “Koordinator yang baik penting agar pelayanan benar benar terintegrasi serta tepat sasaran”, pungkasnya. Kegiatan ini, lanjutnya, menjadi tahap uji coba lapangan untuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis sebelum di terapkan secara luas di seluruh kabupaten atau kota di Kaltara.
Program ini melibatkan berbagai perangkat daerah yakni – Bapperida – Dinas Sosial – Dinas Kesehatan – Disdukcapil – Himpunan PsikEologi Indonesia (HIMPSI) Kaltara dalam proses penilaian disabilitas secara profesional. Memasuki puncak perhelatan kegiatan penyerahan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas secara simbolis menjadi tanda nyata komitmen Pemerintah dalam membuka akses layanan – kesehatan – pendidikan – ketenagakerjaan – yang lebih luas bagi penyandang disabilitas di Bumi Benuanta. (**/dkisp)
