Banjir dan Longsor Berau Karena Hutan Dirusak, Bupati Sri Mulai Lirik Program Reboisasi
TANJUNG REDEB – Banyaknya bencana banjir hingga longsor yang melanda Bumi Batiwakkal beberapa bulan belakangan ini mendorong Pemerintah Kabupaten Berau menaruh perhatian terhadap program pengembalian fungsi hutan.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengungkapkan, gundulnya hutan di hulu Sungai Kelay dan Segah menjadi biang bencana yang merugikan ribuan warga di perkampungan Berau.
Bupati perempuan pertama di Berau ini mengaku sangat prihatin dengan kondisi hutan yang kian menyempit akibat tingginya eksploitasi perusahaan yang berujung dengan terganggunya hak hidup masyarakat.
“Maka kami akan mengambil langkah preventif untuk mengurangi dampak ini,” kata Sri Juniarsih.
Reboisasi hutan pasca tambang, menurut dia, menjadi agenda penting yang mesti digalakan. Dia menyebut, tak ada kata terlambat saat ini karena jika tidak dikerjakan bencana lebih besar menghantui masyarakat Bumi Batiwakkal di masa yang akan datang.
“Reboisasi ini yang penting, kolaborasi lintas sektor jadi kunci,” katanya.
Menurutnya, pemulihan lahan pasca tambang seharusnya menjadi agenda serius yang mesti dilakukan oleh perusahaan tambang yang beroperasi di Berau.
Demi mengembalikan fungsi hutan secara ekologi, ekonomi, dan sosial, penanaman pohon dengan beragam jenis dapat menjadi warisan yang baik bagi generasi mendatang.
“Dikembalikan fungsinya, meskipun dibutuhkan kerja keras untuk program itu,” sebutnya.
Politisi PKS Berau tersebut mengatakan, dalam setiap aktivitas pertambangan, perusahaan harus bergerak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Semua ada aturan mainnya, perusahaan harus komitmen dengan itu,” bebernya.
Dirinya pun mengetahui tantangan berat yang harus dilalui dalam melaksanakan program tersebut, mulai dari kendala biaya, hingga minimnya atensi perusahaan terhadap kerusakan lingkungan.
Akan tetapi, dia tetap akan mengawal program baik tersebut dengan memastikan proses koordinasi lintas pemerintahan berjalan, baik melalui perangkat daerah, maupun ketika dirinya harus turun tangan langsung.
“Suntikan anggaran dari pusat, perusahaan dan dana daerah, saya yakin bisa menjalankan program ini,” kata dia. (*)
