PENGEMBANGAN PERBATASAN NEGARA DI MALINAU

Malinau – Rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara (RDTR KPN) Long Nawang kecamatan Kayan Hulu, Malinau menjadi harapan baru terhadap rencana pemekaran DOB Apau Kayan.
Rencana pengembangan kawasan perbatasan negara ini berpusat di desa Long Nawang merupakan desa terluar sekaligus lokasi berdirinya Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Long Nawang.
Sekretaris umum Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Apau Kayan, Padan Impung, merincikan rencana pengembangan kawasan perbatasan negara atau KPN Long Nawang seiring dengan rencana DOB. Merujuk pada tonggak sejarah dimasa lalu sebelum kemerdekaan Long Nawang merupakan pusat pemerintahan. Pemberian nama RTDR KPN Long Nawang, sesuai dan tepat dengan tujuan cita cita pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Apau Kayan. “Diriwayatkan tentang adanya tonggak sejarah didaerah tersebut.Disebutkan, Long Nawang merupakan ibu kota pemerintahan Apau Kayan secara keseluruhan, sejak tahun 1911 masa zaman kewedanaan, ungkap dia. Pria yang yang saat ini sedang menjabat sebagai Plt Kadis Pendidikan Malinau ini menambahkan, hingga saat ini pengurus CDOP menangkap prospek pemekaran semakin menguat pada level tujuan pengembangan kawasan perbatasan, meski demikian penyempurnaan sejumlah infrastruktur dasar masih menjadi kendala yang butuh jawaban kita bersama. Jika mengacu RDTR Long Nawang cakupan pembangunan jalan difokuskan untuk ruas jalan kolektor primer yang dimulai dari Mahak Baru – Sungai Barang – Long Ampung – Long Nawang – Long Metun – Data Dian dan Long Pujungan. Dikalkulasikan skala prioritas, akses jalan perbatasan Long Nawang – Kayan Selatan – Sungai Boh dan Long Bangun. Ini disebut urgen karena sudah ada dan perlu pengembangan berkesinambungan. Pasalnya, phisik jalan yang sudah ada ini merupakan akses utama berfungsi sebagai penghubung antara Apau Kayan dengan luar daerah lainnya, kata dia. Presidium CDOB Apau Kayan mengapresiasi upaya gagasan pemerintah RI terhadap pengembangan kawasan daerah perbatasan pemekaran DOB Apau Kayan yang dinilai merupakan solusi konkret untuk sebuah progres yang dinilai telah rampung hanya menunggu soal moratorium berakhir pada tahun ini, ujarnya