RPJMD 2025-2030, DIRESPON
fakta99.com-TANJUNG SELOR, Pemerintah Kabupaten Bulungan memberikan penyampaian jawaban kepada sejumlah fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030 dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Sidang II, di gedung DPRD Kabupaten Bulungan, Selasa 22/7.25. Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si, memimpin langsung atas penyampaian jawaban tersebut. Di katakan oleh Syarwani, seluruh catatan dari DPRD sebagai kontribusi penting memperkuat arah pembangunan lima tahun mendatang. Menurutnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan tepat sasaran dan berkesinambungan. “Kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh fraksi dan sudah memberikan catatan, saran serta masukan terhadap dokumen perencanaan terkait. Di tambahkannya bahwa ini semua sangat berguna bagi penyempurnaan RPJMD. Dan penyusunan RPJMD dilakukan sesuai dengan pedoman dari Kementerian Dalam Negeri, harus melalui tahapan yang tercantum dalam instruksi, Mendagri Nomor 2 Tahun 2025. Dokumen tersebut menurutnya bukan sekadar formalitas melainkan instrumen penting untuk memastikan arah Pembangunan Kabupaten Bulungan selaras dengan visi nasional dan aspirasi lokal.
Pada kesempatan ini, Bupati menanggapi satu persatu pokok pokok pemikiran dari fraksi DPRD. Salah satunya isu dominan yang muncul adalah ketahanan pangan. “Sektor ini menjadi fokus dalam RPJMD melalui sejumlah program seperti Mandau Tani dan perlindungan harga hasil pertanian agar petani tidak di rugikan oleh fluktuasi pasar. Menjawab sorotan fraksi Gerindra. Mengenai isu beras oplosan, Syarwani menanggapi bahwa pemerintah akan memperkuat sistem distribusi beras lokal. “Kami tidak ingin petani kita hanya jadi penonton dalam urusan pangan. Dukungan terhadap produksi dan distribusi lokal adalah bagian dari strategi besar RPJMD. Menyinggung tentang program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) menurutnya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Merespons masukan fraksi Golkar tentang pengolahan anggaran dengan komitmen memperkuat efisiensi dan akuntabilitas seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Syarwani menyoroti pentingnya data sebagai landasan kebijakan politik. Berikut, menanggapi pandangan dari fraksi PDI-Perjuangan, menyebutkan bahwa penguatan Sistem Informasi Desa (SID) dan pengukuran kesejahteraan berbasis ekonomi. “Seperti indeks harmoni dan indeks Pelayanan Publik akan menjadi bagian dari pendekatan baru dalam pembangunan daerah. Mengulas kritikan fraksi Hanura mengenai ketimpangan antar wilayah, Syarwani merespons RPJMD telah memuat pendekatan pembangunan berasis lima koridor utama dengan referensi pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku. Sedangkan isu layanan publik dan SDM yang disampaikan fraksi Nasdem – PKS, di jawab dengan komitmen peningkatan kapasitas ASN dan digitalisasi layanan. Selanjutnya menjawab fraksi PAN – PPP,
Bupati mengatakan bahwa Penyusunan RPJMD telah melalui proses partisipatif. “Kami melibatkan unsur masyarakat mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan mendorong hilirisasi sektor sektor unggulan seperti pertanian, perikanan termasuk juga peternakan. Sementara itu, pada penghujung penjelasannya, Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si turut mengajak semua pihak untuk mengawal bersama proses pembahasan teknis yang akan di lanjutkan bersama Badan Pembentukan Perda (Bapemperda). Dan dirinya berharap dokumen RPJMD yang sedang di bahas dapat segera di tetapkan menjadi Perda, sebagai acuan utama Pembangunan Kabupaten Bulungan hinga tahun 2030. Kerja bersama adalah kunci kekuatan dan power menuju kemajuan daerah yang kita cintai bersama ini, komentar Syarwani, mengakhiri.
