Bupati Bulungan Syarwani Soroti Pemekaran Tanjung Selor, Lahan dan Tenaga Kerja di Forum Reboan
fakta99.com, TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menyoroti tiga isu strategis dalam forum Reboan (Rembuk dan Bincang bincang Otonomi Daerah Antar Kepala dan Kementerian Dalam Negeri) yang di gelar secara daring, Rabu 25/2.
Dalam kegiatan di ikuti sepuluh kepala daerah ini, Syarwani menyampaikan isu pertama berkaitan dengan pemekaran kecamatan Tanjung Selor menjadi daerah otonomi baru. Tanjung Selor memiliki posisi strategis sebagai ibukota Kalimantan Utara (Kaltara) dan sekaligus ibu kota Kabupaten Bulungan, namun secara administratif masih berstatus kecamatan, jelas Syarwani pada, Rabu 25/2.
Saat ini Tanjung Selor terdiri dari tiga kelurahan dan enam desa sejak 2020 presidium pemekaran telah terbentuk tetapi prosesnya terkendala regulasi terkait persyaratan administratif dan kewilayahan. “Kami sudah memulai langkah awal, termasuk peningkatan RT dan RW serta kajian administratif melalui Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) dan pihak kecamatan”.
Isu kedua menyangkut status lahan area penggunaan lain (APL) yang luas. Beberapa program nasional termasuk pembangunan sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial terhambat karena lahan masih tercatat sebagai kawasan transmigrasi (HPL Telang). “Padahal lahan tersebut telah dihibahkan oleh desa kepada Kementerian, sehingga kami berharap di fasilitasi komunikasi dengan Kementerian Transmigrasi agar persoalan ini bisa terselesaikan”. Bupati Syarwani menyebutkan, masalah APL dan kawasan transmigrasi juga berdampak pada masuknya investasi di Bulungan.
Kemudian pada isu ketiga berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja pasca pengangkatan lebih dari 3000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) termasuk PPPK paruh waktu. “Meski jumlah PPPK tergolong besar, masih terdapat kekurangan tenaga di sejumlah OPD, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan petugas kebersihan. Pemkab Bulungan melakukan studi tiru ke DKI Jakarta terkait skema penyedia jasa lainnya per orangan (PJLP). Skema ini di harapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga secara fleksibel melalui sistem katalog tahunan tanpa menggunakan pola outsourcing”. Bupati juga menegaskan bahwa kebijakan ini di tempuh untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja serta memastikan layanan publik tetap optimal.
Ia berharap dari ketiga isu strategis tersebut mendapat arahan maupun dukungan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. “Semoga saja melalui forum ini komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah semakin solid dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan. Reboan merupakan program rutin Ditjen Otonomi Daerah yang di gelar setiap Rabu sebagai upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Forum ini membahas evaluasi layanan Ditjen Otonomi Daerah, identifikasi perbaikan kualitas layanan, dan inventarisasi dukungan yang dapat di berikan kepada pemerintah daerah. Dengan pemaparan ke tiga isu strategis tersebut, Bupati Syarwani, menegaskan komitmen Pemkab untuk proaktif menyelesaikan persoalan administratif memfasilitasi masuknya investasi dan meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat. “Kami ingin semua kebijakan daerah berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat”, ujarnya.
