UWGM Samarinda Dorong Program Rekognisi Pembelajaran Lampau
fakta99.com, TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan membuka ruang kerja sama yang lebih luas tidak hanya sebatas pendidikan gelar, melainkan riset dan kajian lembaga untuk menyelesaikan isu isu tematik di daerah.
Terdapat dua (2) isu utama yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Resolusi konflik plasma sawit dengan adanya dua puluh satu (21) izin perkebunan kelapa sawit di Bulungan, kerap terjadi konflik terkait kebun plasma di masyarakat.
Pemkab membutuhkan tenaga ahli atau auditor khusus kebun sawit independen untuk menjamin transparansi kelola. Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda melakukan silaturahmi sekaligus penyampaian paparan ke Pemkab Bulungan di Ruang Kelas BKPSDM, Jalan Agathis, Tanjung Selor, Senin 27/7.
Salah satu program menarik yakni, adanya program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Di ketahui saat ini, Pemkab Bulungan menaungi kurang lebih lima ribu (5.000) pegawai terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan dominasi pada sektor kesehatan serta pendidikan.
Melalui pemetaan yang di lakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) di tahun 2024 di temukan lebih dari lima ratus (500) pegawai di lingkungan Pemkab Bulungan yang belum memiliki gelar Sarjana (S1) maupun diploma.
Mayoritas dari mereka merupakan tenaga teknis umum. Kemudian syarat menduduki jabatan struktural seperti, Lurah saat ini di wajibkan minimal bergelar Sarjana S1. Oleh karena itu, bagi ASN yang masih berada di usia produktif, sekitar tiga puluh (30) hingga awal empat puluh (40) tahun, program RPL ini, akan sangat di dorong agar masa pemanfaatan keilmuan mereka masih panjang sebelum memasuki batas usia pensiun lima puluh delapan (58) tahun.
Pada masa lalu, pemkab kerap menghadapi tantangan brain drain, di mana pegawai yang di biayai penuh melalui skema “Tugas Belajar” reguler justeru berpindah tugas (mutasi) keluar daerah setelah lulus.
Pemkab Bulungan, juga menyoroti urgensi pemenuhan tenaga ahli spesifik yang sangat di butuhkan oleh daerah saat ini. Yakni, Sarjana Hukum, Tenaga Tata Kelola Keuangan dan Aset hingga Tenaga Teknis Khusus di bidang Pekerjaan Umum (PU).
Di sebutkan bahwa, pemkab membidik ketersediaan minimal satu (1) Sarjana Hukum di tiap Perangkat Daerah (OPD) Kelurahan maupun Kecamatan.
Hal tersebut di nilai krusial pasalnya, setiap instansi melahirkan produk hukum yang berisiko jika hanya di kelola oleh staf tanpa latar belakang hukum. Oleh karenanya Pemkab membutuhkan SDM yang ahli dalam bidang akuntansi pemerintahan serta penilaian aset daerah.
Ketersediaan tenaga ini akan mempercepat dan mengefisiensikan inventarisasi neraca pemerintah tanpa harus selalu bergantung pada pihak eksternal.
Khususnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bulungan di nilai masih kekurangan tenaga ahli seperti ahli teknik (landscape).
Sementara itu, kegiatan di hadiri Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si serta perangkat daerah terkait. Bupati Syarwani menegaskan, Solusi Pakan Ternak Mandiri, guna menekan biaya produksi peternak unggas lokal, dan Bulungan juga membutuhkan ahli nutrisi pakan ternak.
Saat ini, enam puluh lima (65) persen biaya produksi peternak habis untuk membeli pakan dari luar daerah diantaranya Tarakan dan Berau, padahal bahan baku pakan ada tersedia melimpah di Bulungan.
Pemkab komitmen akan menindaklanjuti tawaran kerja sama dari Universitas Widya Gama Mahakam UWGM Samarinda melalui pembahasan internal intensif bersama BKPSDM serta Perangkat Daerah terkait. (**)
