Pemprov dan BPKP Kaltara, Bahas Tantangan Keuangan Daerah
fakta99.com, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan (BPKP) Perwakilan Kaltara guna kebijakan dan memperkuat tata kelola pemerintahan dalam penyelesaian berbagai isu strategis daerah. Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A Paliwang, SH, M.Hum sampaikan komitmen optimis saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Sindu Senjaya Aji beserta jajarannya di Ruang Rapat, lantai 5, Gedung Kantor Gubernur Kaltara, Senin 9/3. Pertemuan ini sekaligus menjadi agenda penyampaian Laporan Eksekutif Daerah (LED) BPKP Kaltara Semester II Tahun 2025 yang memuat berbagai evaluasi dan rekomendasi terkait pembangunan di Kaltara.
Pada kesempatan itu, Zainal menyebutkan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah kondisi keuangan daerah akibat penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kaltara pada tahun 2026. Menurut Gubernur, penurunan tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan rencana belanja serta melakukan evaluasi terhadap prioritas pembangunan daerah. “Rencana pembangunan yang sudah di susun harus di sesuaikan kembali karena adanya pemotongan TKD”, jelasnya.
Ia memberi contoh, kondisi tersebut berdampak pada lambatnya peningkatan dan perbaikan jalan poros yang menghubungkan Tanjung Selor dengan desa desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur, termasuk akses menuju kawasan industri PT KIPI di Tanah Kuning dan Mangkupadi.
Untuk mengatasi hal tersebut, Zainal berencana melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah ini agar turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). “Saya ingin mengundang perusahaan perusahaan di kawasan itu untuk berpartisipasi membantu pengembangan jalan melalui CSR. Saya melihat di Berau hanya beberapa perusahaan di minta CSR dan berhasil menyelesaikan jembatan lingkungannya”. Gubernur juga menambahkan bahwa keterlibatan semua pihak sangat penting agar pembangunan daerah tetap eksis dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Zainal menyerukan dan mengajak mayoritas pemangku kebijakan untuk aktif memperkuat pengawasan serta kolaborasi dalam setiap pengambilan keputusan dalam memberikan tanggapan yang konstruktif serta mengintegrasikan usulan yang relevan ke dalam dokumen perencanaan, tutupnya.
